Berita

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN, DAERAH TERTINGGAL & PULAU KECIL TERLUAR KALIMA
14 Mei 2014 15:44:59

Senin, 8 Mei 2014. BPKP2DT Kalimantan Timur Menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, Daerah Tertinggal Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Kalimantan Timur Di Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan Tema “ Bangun Sinergitas kawasan Perbatasan dan daerah Tertinggal Untuk Kesejahteraan Rakyat” yang di hadiri oleh  Kepala daerah Perbatasan sKalimantan Timur, Kalimantan Utara, Pj Gubernur Kalimantan Utara dan Gubernur Kalimantan Timur dan sekaligus membuka acara Rakor tersebut. Hadir dalam Kesempatan ini antara lain sebagai Nara sumber Dr. H.Irianto Lambrie (Pj Gubernur Kaltara) Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT (Sekertaris Kementerian PDT) Dr. Ir. Suhatmansyah IS, M.Si,   (Deputi bidang pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan) Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Kol. Laut Drs. Haris D. Nugroho, M.Si (Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan RI) Deputi Bidang  Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan,  Irman Irawan S. Pi., MP., M. Sc (MP4).

Hasil Rakor tersebut ada beberapa Rokemendasi antara lain. Sinergitas program pembangunan perbatasan Antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat & Daerah serta SKPD dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan (environment), Pembangunan infrastruktur diperbatasan perlu perhatian khusus           terutama pembukaan jalan poros yang melalui kawasan konservasi/KBK, Dalam rangka percepatan  pembangunan perbatasan perlu penataan ruang, sehingga diperlukan percepatan pengesahaan RTRW Kaltim & RTRW Kaltara, Di Adakannya Transmigrasi Khusus yang penempatannya di daerah perbatasan, Prioritas Beasiswa untuk anak-anak perbatasan, Perlu peningkatan penanganan sumberdaya kelautan dari budidaya, pengolahan hasil sampai sekmentasi pasar oleh Kementerian terkait, Adanya skema pembiayaan khusus dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan dan daerah tertinggal, Dalam pengambilan kebijakan bidang tata ruang, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengakomodir wilayah/kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertahanan dengan memperhatikan setiap perencanaan, pengelolaan & pengendalian lingkungan, Di tetapkannya wilayah perbatasan di Provinsi Kaltim / Kaltara dengan kebijakan integratif dengan  memadukan kepentingan Hankam & Ekonomi (Kesejahteran dan Keamanan) sehingga mendorong keberhasilan Pembangunan di semua wilayah, Mendorong peningkatan kondisi sosial Ekonomi Masyarakat di wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau kecil terluar, Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan Negara dengan sistem klaster yaitu prioritas pengembangan ekowisata, jasa, industri pengolahan, produksi kelautan dan produksi hasil hutan, Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan, Percepatan penetapan dan penegasan batas wilayah negara, Identifikasi Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan. Tim Perumus (UPT. Perbatasan UNMUL)